Senin, 01 Maret 2010

Majelis Rakyat Papua menjadi penonton setia

Majelis Rakyat Papua yang di anggap sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai media representasi atau penyambung lida rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) telah lalai dalam menjalankan tugas, karena; satu dari sekian banyak kelalaian ialah MRP menjadi penonton setia yang menonton masyarakat Papua saling adu – mengadu dalam merebut 11 kursi DPRP atau 1¼ berdasarkan UU. OTSUS.NO. 21/2001. Bab.V. Bagian kedua, ayat 4.

Dalam kesempatan MRP tidak menjadi perekrut yang menghimpun dan mengusulkan 11 anggoota DPRP jata OTSUS, maka banyak komunitas masyarakat seperti; Barisan Merahputi atau anti revolusi mengambil kesempatan itu untuk memperjuangakan 11 kursi DPRP demi kepentingan kelompok mereka bukan kepentingan segenap rakyat Papua secara universal atau sampai rakyat Papua akar rumput. Di katakana anti revolusi karena segelintir pentolan yang menamai dirinya sebagai Barisan Merahputi merupakan kelompok berpadadikma ironi, terhadap segenap komponen rakyat Papua. Barisan merah puti di bentuk demi kepentingan misi Jakarta dan bersuara pun demi kepentingan Jakarta dengan tujuan untuk menjadi pengahambat ekpresi rakyat papua terhadap kekesalan mereka atas Pelanggaran HAM di Papua, genosida yang sedang melanda dll.

Karena kondisi 11 kursi DPRP suda tidak lagi di bicarakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) maka secara tidak langsung tugas dan wewenang MRP suda di rebut oleh suatu kelompok yang sedang berupaya untuk mewujudkan 11 kursi DPRP tersebut. Karena MRP tidak menggangkat hak – hak dasar rakyata Papua sehingga; apa kata raktyat Papua??????????

Sedangkan mekanisme untuk mewujudkan 11 kursi DPRP jatah Otsu itu, harus di rebut oleh parati politik lokal provinsi papua dengan mengikuti ajang PEMILU Nasional bukan di berikan sebagai bingkisan khusus untuk segelintir orang Papua atau kelompok kepentingan. Hal ini harus di pikir baik – baik karena pembentukan Prtai Politik Lokal, benderah,lambing daerah dan lagu daerah serta repersentasikan hak – hak dasar kultural orang papua itu merupakan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP). Bukan siapa – siapa.

Setelah otsus di berikan bagi rakyat Papua banyak elit politik Papua menjajnjikan rakyat Papua dengan akan memberikan jaminan social dan kesejahteraan rakyat Papua seprti:
- Pendidikan gratis dari sekolah dasar samapai perguruan tinggi.
- Pengobatan yang tidak di kenai biaya.
- Dll.
Yang sangat gila lagi janji – janji manis yang keluar dari mulut elit politik lokal kepada rakyat Papua seperti pembangunan jalan tol, jalan raya wamena – jayapura akan di banguna kembali, anak super pintar papua akan di kirim ke luar negeri untuk di sekolahkan dll. Ini semuanya mimpi pada siang hari! Kenapa? Mana realitasnya infrastruktur yang di bangun????????.

Jadi :ORANG PAPUA JANGAN TIPU ORANG PAPUA.

Itu pesan anak bangsa..

Wa'Salam………………………………

1 komentar:

  1. mantap postinganya dan beberapa tahun kedepan nanti orang papua bagaikan jeruk makan jeruk seperti perang saudara di afrika ( Hutu vs Tutsi)
    berdasarkan sesuai perkembangan sekarang ex, ambisi jabatan, pemekaran dll.

    BalasHapus

berila komentar anda terhadap postingan diatas